Bupati Tojo Una-Una yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Viyayantisyah Latjuba, menghadiri kegiatan Dialog Publik yang digagas oleh Yayasan Toloka bersama WALHI Sulawesi Tengah. Kegiatan ini digelar di Kafe Pondok Kalero, Ampana, Kamis (4/9/2025).
Dalam sambutan yang dibacakannya, Viyayantisyah menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Toloka dan WALHI Sulawesi Tengah atas upaya memfasilitasi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan terkait pengelolaan hutan partisipatif di Taman Nasional Kepulauan Togean.
“Kawasan hutan kita tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kelestarian lingkungan, namun juga sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penetapan dan pengelolaan kawasan hutan secara partisipatif adalah kebutuhan mendesak yang harus kita perkuat bersama,” ujarnya.
Dialog publik ini juga menjadi sarana sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 sekaligus menghimpun pandangan berbagai pihak mengenai penguatan tata kelola hutan.
“Saya menganggap ini sangat penting, mengingat Perpres tersebut akan menjadi landasan kebijakan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui forum ini, kita ingin merumuskan gagasan strategis untuk penguatan tata kelola hutan yang berorientasi pada keadilan ekologi dan keadilan sosial ekonomi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan partisipatif merupakan jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dengan pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, ia berharap dialog tersebut dapat melahirkan rumusan format kemitraan yang kokoh, terpadu, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, kelembagaan, hingga implementasi teknis di lapangan.
“Kita sadar bahwa Kepulauan Togean merupakan salah satu kawasan strategis di Kabupaten Tojo Una-Una yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kekayaan alam Togean harus kita kelola secara bijak, tidak hanya untuk manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga demi keberlanjutan lingkungan untuk masa depan,” ungkapnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmennya mendukung pengelolaan hutan partisipatif melalui sinergi dengan LSM, pihak swasta, dan masyarakat setempat.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memperkuat tata kelola hutan. Suara masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses ini. Kita harus meletakkan dasar pengelolaan hutan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, hasil-hasil yang kita capai akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari seluruh pihak,” tandasnya.
Pemerintah daerah juga menegaskan keterbukaannya untuk terus bekerja sama dengan Yayasan Toloka, WALHI, dan seluruh pihak yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
