Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui kehadiran dan dukungan langsung pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar UPTD KPH Sivia Patuju Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Lawaka, Ampana, Rabu (12/11/2025), dan dibuka secara resmi oleh Bupati Tojo Una-Una yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Alimudin Muhammad.
FGD ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pengelola kawasan hutan, lembaga mitra, serta para pemangku kepentingan untuk membahas arah dan penguatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan di wilayah Tojo Una-Una. Hadir sebagai narasumber utama Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Rahman, S.Hut., M.M.; Direktur Kawasan Insight, Rahmat Saleh; serta Kepala UPTD KPH Sivia Patuju, Ipt. Ir. Ceceung Susana, S.Hut., M.M., IPM. Turut hadir pula kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, perwakilan lembaga mitra, dan unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya yang dibacakan saat membuka kegiatan, Alimudin Muhammad menyampaikan apresiasi pemerintah daerah kepada UPTD KPH Sivia Patuju atas terselenggaranya FGD tersebut. Menurutnya, forum diskusi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada UPTD KPH Sivia Patuju atas inisiatif dan dedikasi dalam menyelenggarakan FGD ini,” ujar Alimudin membacakan sambutan Bupati Tojo Una-Una.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar dan berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara seimbang, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun sosial.
Menurut Alimudin, hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Dengan pengelolaan yang tepat, hutan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Alimudin juga menekankan pentingnya program perhutanan sosial sebagai salah satu strategi nasional yang memberi ruang dan akses kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari. Program ini dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah yang memiliki banyak komunitas masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Perhutanan sosial bukan hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam mendukung implementasi perhutanan sosial. Salah satunya dengan menetapkan Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial sebagai wadah koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan peluncuran Roadmap Perhutanan Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2027.
Roadmap tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program perhutanan sosial secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pengelola KPH, serta masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan.
Sementara itu, para narasumber dalam FGD memaparkan berbagai perspektif terkait pengelolaan hutan dan perhutanan sosial. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ia menilai keterlibatan aktif pemerintah kabupaten akan mempercepat implementasi kebijakan kehutanan di daerah.
Direktur Kawasan Insight, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan mitra pembangunan. Menurutnya, pengelolaan hutan yang berkelanjutan memerlukan data yang kuat, perencanaan yang matang, serta komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian.
Kepala UPTD KPH Sivia Patuju, Ipt. Ir. Ceceung Susana, S.Hut., M.M., IPM., menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak guna memperkuat peran KPH dalam pengelolaan kawasan hutan. Ia berharap hasil diskusi dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program kerja KPH ke depan.
Menutup sambutannya, Alimudin Muhammad berharap FGD ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap forum ini melahirkan gagasan dan langkah konkret dalam memperkuat peran pemerintah daerah demi terwujudnya pengelolaan hutan yang lebih lestari,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berbasis kolaborasi, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. ***
