Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) dan Kabupaten Morowali Utara (Morut) akhirnya mencapai kesepakatan terkait penegasan batas wilayah administratif setelah melalui proses panjang yang penuh dinamika. Momen bersejarah ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Tapal Batas oleh kedua kepala daerah di ruang kerja Bupati Morowali Utara, Senin (4/8/2025).
Acara tersebut dihadiri Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, dan Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, bersama jajaran perangkat daerah masing-masing. Dari Touna hadir Ketua TP-PKK Hajar Lawidu, Kadis PUPRKPR Hamid Lasodi, Kabid PIK Bapperida, Kabag Tata Pemerintahan, dan Kasubag Administrasi Kewilayahan. Sementara dari Morowali Utara tampak Kaban BKPSDM, Kadis PUPR, serta Kaban BPKAD.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari proses revisi Permendagri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan dasar hukum yang kuat, revisi regulasi tersebut diharapkan memberi kepastian administratif yang diterima kedua belah pihak.
Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menyebut penandatanganan ini sebagai tonggak penting. Ia menilai kesepakatan itu bukan hanya dokumen, melainkan kejelasan hukum yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Hari ini adalah sebuah catatan sejarah penting bagi dua daerah, yakni Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya kedua belah pihak sepakat dalam penentuan batas daerah. Alhamdulillah, puji Tuhan, ini sudah selesai,” ujarnya.
Ia menegaskan, kejelasan tapal batas akan membuat pembangunan, pelayanan, dan administrasi berjalan lebih tertib. “Ini bukan hanya dokumen, tapi sebuah penegasan yang memberikan kepastian hukum mana wilayah Kabupaten Touna dan mana wilayah Kabupaten Morowali Utara,” tegas Delis.
Senada dengan itu, Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, menyebut penegasan batas ini sangat krusial karena menjawab kegelisahan masyarakat. Menurutnya, batas yang jelas akan memperkuat pelayanan publik serta menjamin hak-hak warga di perbatasan.
“Alhamdulillah, kegelisahan masyarakat Touna akhirnya terjawab. Ini adalah momen yang sangat penting, bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam ketidakpastian administratif,” ucap Ilham.
Ia menambahkan, masyarakat di perbatasan harus mendapatkan kepastian dan rasa aman. “Batas wilayah yang jelas akan berdampak langsung pada hak-hak dasar mereka, termasuk akses pelayanan dan pembangunan,” terangnya.
Ilham juga menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. “Ini bukan soal batas semata, tapi tentang bagaimana dua daerah bisa saling menghormati dan berjalan berdampingan demi kebaikan masyarakat. Semoga ini menjadi awal dari kerja sama lintas kabupaten yang lebih kuat dan produktif,” pungkasnya.
Selain penegasan batas, kedua bupati juga sepakat membangun jalan penghubung antara wilayah Touna dan Morut. Kesepakatan itu muncul dari kesadaran bahwa masyarakat di desa-desa perbatasan merupakan masyarakat serumpun yang telah lama menjalin hubungan sosial, kekerabatan, dan budaya. Jalan tersebut diharapkan menjadi simbol persaudaraan sekaligus membuka akses pertumbuhan ekonomi lintas daerah.
